- • Wamenkeu, Juda Agung, menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap resilien di tengah eskalasi konflik global.
- • Pemerintah sudah menyiapkan skenario fiskal antisipatif terhadap kenaikan harga minyak hingga US$90 per barel.
- • Defisit APBN akan tetap dijaga di bawah 3 persen dan inflasi tetap terkendali.
INFORMASI.COM, Jakarta - Di tengah gemuruh konflik geopolitik yang mengguncang pasar energi global, pemerintah Indonesia memilih bicara dengan data. Bukan sekadar optimisme, melainkan keyakinan yang dibangun di atas fondasi fiskal yang dirancang hati-hati.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung melukiskan potret ekonomi nasional yang tetap tegak meski badai menerpa.
"Fundamental ekonomi kita masih kuat dan resilien," ujar Juda dalam Rapat Pimpinan Nasional PB Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKAPMII) di Jakarta, Kamis (5/3/2026) malam.
Pertumbuhan ekonomi, kata dia, masih terjaga, inflasi terkendali, dan defisit fiskal tetap patuh pada koridor undang-undang.
Pernyataan ini bukan sekadar basa-basi di forum internal. Ia hadir saat harga minyak dunia, yang menjadi variabel kritis APBN, sedang bergolak.
Untuk diketahui, konflik di Asia Barat telah mendorong Brent ke level tertinggi sejak pertengahan 2024. Namun, Juda memastikan pemerintah tidak berdiam diri. Berbagai skenario telah disiapkan untuk menjaga stabilitas fiskal.
"Fiskal Indonesia masih mampu mengantisipasi kenaikan harga minyak hingga level US$80-90 per barel, dengan defisit yang tetap terjaga di bawah 3 persen," kata Juda.
Keyakinan ini, menurut Juda, lahir dari pengelolaan APBN yang prudent sekaligus fleksibel yang mampu beradaptasi tanpa kehilangan arah.
Data menjadi pembuktian. Di tengah risiko global yang membayangi, roda ekonomi domestik tetap berputar kencang.
Wamenkeu memaparkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tercatat sekitar 5,11 persen. Kinerja triwulan IV bahkan lebih moncer, mencapai 5,39 persen. Sementara defisit fiskal, jantung dari kesehatan APBN, dijaga ketat di angka 2,92 persen, masih aman di bawah pagu 3 persen yang diamanatkan Undang-Undang Keuangan Negara.
Dari sisi utang, posisi Indonesia juga jauh lebih nyaman dibanding negara-negara peers. Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) berada di kisaran 40 persen.
"Jauh di bawah batas maksimal 60 persen yang ditetapkan undang-undang," ujar Juda.
Angka ini, menurutnya, menjadi bukti ketahanan ekonomi nasional yang patut disyukuri sekaligus dijaga.
Bagi Juda, kondisi fundamental yang kokok ini bukan sekadar prestasi statistik. Lebih dari itu, ia adalah modal berharga untuk melompat.
Target besar sudah menanti: Indonesia maju pada 2045. Saat ini, pendapatan per kapita Indonesia baru mencapai US$5.000. Sementara standar negara maju, menurut Juda, berada di atas US$13.000 per kapita per tahun.
"Kalau kita melewatkan periode ini, kita berisiko menjadi negara yang tua sebelum kaya," kata Juda menyoroti momentum bonus demografi yang hanya tersisa hingga sekitar 2035-2040.
Jendela kesempatan ini, kata dia, tidak boleh disia-siakan. Karena itu, pemerintah berani memasang target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, bahkan hingga 8 persen. Tujuannya jelas: menghindari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) yang kerap membelenggu negara berkembang.
Untuk mewujudkan agenda pembangunan jangka panjang tersebut, pemerintah telah merancang APBN 2026 dengan hati-hati namun ambisius. Total belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.847 triliun.
Penerimaan negara ditargetkan mencapai Rp3.153 triliun. Dengan postur tersebut, defisit anggaran direncanakan berada di sekitar 2,68 persen dari PDB, masih dalam rentang aman yang dijanjikan.
Menutup pemaparannya, Wamenkeu menyuntikkan optimisme untuk jangka pendek. Ia memprediksi pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026 berpotensi melampaui capaian akhir tahun lalu. Momentum Ramadan dan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) disebut sebagai pendorong utama.
"Baseline pertumbuhan kita ada di angka 5,5 persen," kata Juda.